Maluku Utara

Loncat ke navigasiLoncat ke pencarian

Untuk kegunaan lain, lihat Maluku.

Maluku Utara Moloku Kie Raha
Provinsi di Indonesia
Malut
Pulau Maitara
Bendera Lambang
Julukan: Spice Island ("Negeri rempah-rempah")[1]
Semboyan: Marimoi Ngone Futuru (Ternate: Bersatu Kita Teguh)
Peta
Negara	Indonesia
Hari jadi	4 Oktober 1999
Ibu kota	Ternate (1999-2010) Sofifi (2010 sekarang)
Jumlah satuan pemerintahan	Daftar[tampilkan]
Pemerintahan
• Gubernur	Abdul Ghani Kasuba
• Wakil Gubernur	Al Yasin Ali
• Sekretaris Daerah	Muabdin H. Radjab
• Ketua DPRD	Alien Mus
Luas
• Total	31.982 km2 (12,348 sq mi)
Penduduk (2017)[2]
• Total	1.209.342
• Kepadatan	38/km2 (100/sq mi)
Demografi
• Agama	Islam (75,34%) Kristen Protestan (23,96%) Katolik (0,68%) Hindu (0,01%) Buddha (0,01%)[2]
• Suku bangsa	Tobelo (10,78%) Galela (9,70%) Ternate (9,40%) Makian (8,51%) Tidore (7,76%) Sula (6,98%) Buton (5,67%) Jawa (4,12%) Sangir (3,04%) Loloda (2,61%) Tobaru (2,24%) Kao (2,15%) Bugis (2,01%) Patani (1,84%) Bajo (1,73%) Cina (0,22%) Lainnya (21,24%)[3]
• Bahasa	Indonesia (resmi) Melayu (dominan) —Melayu Bacan —Melayu Maluku Utara —Melayu Manado —Melayu Sanana Bugis Buton Galela Jawa Sangir Ternate Tidore Tobelo Arab Belanda Portugis Spanyol dan ratusan lebih bahasa lainnya
• IPM	67,20 (sedang)[4]
Zona waktu	WIT (UTC+09:00)
Kode pos	977xx-978xx
Kode area telepon	Daftar[tampilkan]
ISO 3166	ID-MU
Plat kendaraan	DG
Dasar hukum pendirian	UU RI Nomor 46 Tahun 1999 dan UU RI Nomor 6 Tahun 2003
DAU	Rp772.591.162.000,00 (2013)[5]
Flora	Cengkih
Fauna	Bidadari halmahera
Situs web	malutprov.go.id

Maluku Utara (disingkat Malut) adalah salah satu provinsi di Indonesia. Maluku Utara resmi terbentuk pada tanggal 4 Oktober 1999, melalui UU RI Nomor 46 Tahun 1999 dan UU RI Nomor 6 Tahun 2003. Sebelum resmi menjadi sebuah provinsi, Maluku Utara merupakan bagian dari Provinsi Maluku, yaitu Kabupaten Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Tengah.

Pada awal pendiriannya, Provinsi Maluku Utara beribu kota di Ternate yang berlokasi di kaki Gunung Gamalama, selama 11 tahun. Tepatnya sampai dengan 4 Agustus 2010, setelah 11 tahun masa transisi dan persiapan infrastruktur, ibu kota Provinsi Maluku Utara dipindahkan ke kelurahanSofifi, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan yang terletak di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesarnya.

Etimologi[sunting | sunting sumber]

Istilah Maluku pada awalanya merujuk pada keempat pusat kesultanan di Maluku Utara, yaitu Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo. Suatu bentuk konfederasi tertentu dari keempat kerajaan tersebut yang kemungkinan besar muncul pada abad ke-14, disebut Moloku Kie Raha atau "Empat Gunung Maluku". Walaupun kemudian keempat kerajaan itu berekspansi dan mencakup seluruh wilayah Maluku Utara (sekarang) dan sebagian wilayah Sulawesi dan Papua, namun wilayah ekspansi itu tidak termasuk dalam istilah Maluku yang hanya merujuk pada keempat pusat kesultanan di Maluku Utara.

Dari segi Etimologi arti kata Maluku memang tidak terlalu jelas, sehingga menjadi bahan perdebatan dari berbagai pakar dan ahli. Pendapat yang umum dipakai mengatakan bahwa istilah Maluku berasal dari bahasa Arab dengan bentuk aslinya diperkirakan sebagai Jaziratul Muluk, yang berarti "Negeri para Raja" (muluk adalah bentuk jamak dari malik yang berarti raja). Dengan demikian wilayah kepulauan Ambon dan sebagian wilayah kepulauan Banda pada masa itu tidak termasuk dalam pengertian asli dari istilah Maluku.^[6]

Geografis[sunting | sunting sumber]

Provinsi Maluku Utara terdiri dari 1.474 pulau, jumlah pulau yang dihuni sebanyak 89 dan sisanya sebanyak 1.385 tidak berpenghuni.

Pulau	Area (km2)	Populasi 2010	Kepadatan	Titik Tertinggi	Ketinggian	Geolokasi
Morotai	2.266,4	52.697	23,25/km2	Gunung Sabatai	1.250 m (4.101 ft)	2.32°N 128.77°E
Halmahera	18.039,6	449.938	24,94/km2	Gunung Gamkonora	1.635 m (5.364 ft)	0.60°N 127.87°E
Ternate	106,2	185.705	1.748,63/km2	Gunung Gamalama	1.715 m (5.625 ft)	0.81°N 127.33°E
Tidore	116,1	111.000	455,09/km2	Kie Matubu	1.730 m (5.680 ft)	0.66°N 127.40°E
Makian	113,1	12.394	109,58/km2	Kie Besi	1.357 m (4.452 ft)	0.32°N 127.40°E
Kayoa	72,71	16.707	229,78/km2	Gunung Tigalalu	422 m (1.385 ft)	0.05°N 127.44°E
Gebe	143,22	4.463	31,16/km2	-	396 m (1.299 ft)	0.08°S 129.45°E
Kasiruta	472,6	8.368	17,71/km2	Buku Kabau	824 m (2.703 m)	0.37°S 127.20°E
Bacan	1.899,8	60.742	31,97/km2	Buku Sibela	2.111 m (6.926 ft)	0.62°S 127.53°E
Mandioli	229,8	8.788	38,24/km2	Buku Gaku	331 m (1.086 ft)	0.70°S 127.18°E
Obi	2.542,3	29.642	12,66/km2	-	1.611 m (5.285 ft)	1.53°S 127.77°E
Taliabu	2.913,2	47.309	16,24/km2	Gunung Lida Godo	1.380 m (4.528 ft)	1.78°S 124.87°E
Mangoli	1.228,5	36.323	29,57/km2	-	1.147 m (3.763 ft)	1.85°S 125.83°E
Sulabesi	557,8	48.892	87,65/km2	-	678 m (2.224 ft)	2.23°S 125.93°E

Geologi[sunting | sunting sumber]

Kepulauan Maluku Utara terbentuk dari pergerakan tiga lempeng tektonik, yaitu Eurasia, Pasifik dan Indo-Australia yang terjadi sejak zaman kapur. pergerakan ini membentuk busur kepulauan gunung api kuarter yang membentang dari utara ke selatan di Halmahera bagian barat, diantaranya adalah Pulau Ternate, Pulau Tidore, Pulau Moti, Pulau Mare dan Pulau Makian. Pulau Halmahera sendiri merupakan pulau vulkanik meskipun aktivitas vulkanik yang terjadi hanya pada sebagian wilayahnya.

Nama	Bentuk	Ketinggian	Pulau	Geolokasi
Gunung Tarakan	kerucut piroklastik	318 m (1.043 ft)	Halmahera	1.83°N 127.83°E
Gunung Dukono	kompleks	1.229 m (4.031 ft)	Halmahera	1.68°N 127.88°E
Gunung Tobaru	stratovulkan	1.035 m (3.396 ft)	Halmahera	1.63°N 127.67°E
Gunung Ibu	stratovulkan	1.325 m (4.347 ft)	Halmahera	1.49°N 127.63°E
Gunung Gamkonora	stratovulkan	1.635 m (5.364 ft)	Halmahera	1.38°N 127.53°E
Gunung Todoko-Ranu	kaldera	979 m (3.212 ft)	Halmahera	1.25°N 127.47°E
Gunung Jailolo	stratovulkan	1.130 m (3.710 ft)	Halmahera	1.08°N 127.42°E
Gunung Hiri	stratovulkan	630 m (2.070 ft)	Hiri	0.90°N 127.32°E
Gunung Gamalama	stratovulkan	1.715 m (5.627 ft)	Ternate	0.81°N 127.33°E
Kie Matubu	stratovulkan	1.730 m (5.680 ft)	Tidore	0.66°N 127.40°E
Gunung Mare	stratovulkan	308 m (1.010 ft)	Mare	0.57°N 127.40°E
Gunung Moti	stratovulkan	950 m (3,120 ft)	Moti	0.45°N 127.40°E
Kie Besi	stratovulkan	1.357 m (4.452 ft)	Makian	0.32°N 127.40°E
Gunung Tigalalu	stratovulkan	422 m (1.385 ft)	Kayoa	0.07°N 127.42°E
Bukit Amasing	stratovulkan	1.030 m (3.380 ft)	Bacan	0.53°S 127.48°E
Bukit Bibinoi	stratovulkan	900 m (3.000 ft)	Bacan	0.77°S 127.72°E

Sumber: Global Volcanism Program.^[7]

Keanekaragaman Hayati[sunting | sunting sumber]

Semioptera wallacii merupakan burung endemik Maluku Utara, George Robert Gray dari British Museum menamai jenis ini untuk menghormati Alfred Russel Wallace, seorang naturalis Inggris dan pengarang buku The Malay Archipelago, orang Eropa pertama yang meneliti burung ini pada tahun 1858.

Maluku Utara menduduki peringkat 10 Daerah EBA (Endemic Bird Area) terpenting dunia berdasarkan jumlah jenis burung endemik. Daerah Maluku Utara dalam EBA ini mencakup kelompok Halmahera yang terdiri dari pulau-pulau utama yaitu Halmahera, Morotai, Bacan dan Obi, serta jajaran pulau-pulau gunung api kecil yang memanjang dari utara ke selatan di sebelah barat Halmahera.

Sekitar 223 spesies burung ditemukan di daerah ini, 43 spesies termasuk endemik kawasan EBA Maluku Utara. Empat spesies diantaranya bergenus tunggal, yaitu Habroptila, Melitorgrais, Lycocorax, dan Semioptera. Spesies ini adalah Mandar Gendang Habroptila wallacii, Cikukua Halmahera Melitograis gilolensis, Cenderawasih Gagak Lycocorax pyrrhopterus dan Bidadari Halmahera Semioptera wallacii.^[8]

Sejarah[sunting | sunting sumber]

Artikel utama: Sejarah Maluku Utara

Peta Kepulauan Maluku Utara karya seorang kartografer Belanda, Willem Janszoon Blaeu, pada tahun 1630. Arah utara berada di sebelah kanan, dengan Pulau Ternate terletak di ujung kanan, diikuti oleh Pulau Tidore, Mare, Moti dan Kepulauan Makian. Pada bagian bawah adalah Gilolo (Jailolo atau Halmahera). Inset yang berada di atas menunjukkan Pulau Bacan.

Kerajaan Moloku Kie Raha[sunting | sunting sumber]

Daerah ini pada mulanya adalah bekas wilayah empat kerajaan Islam terbesar di bagian timur Nusantara yang dikenal dengan sebutan Kesultanan Moloku Kie Raha (Kesultanan Empat Gunung di Maluku), yaitu:

• Kesultanan Bacan
• Kesultanan Jailolo
• Kesultanan Tidore
• Kesultanan Ternate

Kolonialisme[sunting | sunting sumber]

Portugis[sunting | sunting sumber]

Portugis merupakan bangsa eropa pertama yang datang ke Kepulauan Maluku yaitu di Ternate pada masa pemerintahan Sultan Bayanullah tahun 1512 dibawah pimpinan Francisco Serrão, mereka membangun sebuah benteng di Ternate pada tahun 1522 dan selesai pada tahun 1523. Benteng ini merupakan benteng kolonial pertama di Kepulauan Maluku yang diberi nama Benteng Kastela. Portugis juga diberi kedudukan dan hak istimewa sebagai mitra dan penasihat kesultanan. Pada 25 Februari 1570 Gubernur Portugis Lopez de Mezquita menjebak dan membunuh Sultan Khairun pada saat jamuan makan di Benteng Kastella. Pasca kematian Sultan Khairun, Sultan Baabullah dinobatkan menjadi sultan menggantikan ayahnya dan berjuang melawan Portugis. Sultan Baabullah mengepung Benteng Kastela selama lima tahun sampai pada tanggal 15 Juli 1575 Portugis menyerahkan benteng tersebut dan mundur ke Ambon.

Pendudukan militer Jepang[sunting | sunting sumber]

Pada era ini, Ternate menjadi pusat kedudukan penguasa Jepang untuk wilayah Pasifik.

Zaman kemerdekaan[sunting | sunting sumber]

Orde Lama[sunting | sunting sumber]

Pada era ini, posisi dan peran Maluku Utara terus mengalami kemorosotan, kedudukannya sebagai karesidenan sempat dinikmati Ternate antara tahun 1945-1957. Setelah itu kedudukannya dibagi ke dalam beberapa Daerah Tingkat II (kabupaten).

Upaya merintis pembentukan Provinsi Maluku Utara telah dimulai sejak 19 September 1957. Ketika itu DPRD peralihan mengeluarkan keputusan untuk membentuk Provinsi Maluku Utara untuk mendukung perjuangan untuk mengembalikan Irian Barat melalui Undang-undang Nomor 15 Tahun 1956, namun upaya ini terhenti setelah munculnya peristiwa pemberontakan Permesta.

Pada tahun 1963, sejumlah tokoh partai politik seperti Partindo, PSII, NU, Partai Katolik dan Parkindo melanjutkan upaya yang pernah dilakukan dengan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-Gotong Royong (DPRD-GR) untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Maluku Utara. DPRD-GR merespons upaya ini dengan mengeluarkan resolusi Nomor 4/DPRD-GR/1964 yang intinya memberikan dukungan atas upaya pembentukan Provinsi Maluku Utara. Namun pergantian pemerintahan dari orde lama ke orde baru mengakibatkan upaya-upaya rintisan yang telah dilakukan tersebut tidak mendapat tindak lanjut yang konkret.

Orde Baru[sunting | sunting sumber]

Pada masa Orde Baru, daerah Moloku Kie Raha ini terbagi menjadi dua kabupaten dan satu kota administratif. Kabupaten Maluku Utara beribu kota di Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah beribu kota di Soa Sio, Tidore dan Kota Administratif Ternate beribu kota di Kota Ternate. Ketiga daerah kabupaten/kota ini masih termasuk wilayah Provinsi Maluku.

Orde Reformasi[sunting | sunting sumber]

Pada masa pemerintahan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie, muncul pemikiran untuk melakukan percepatan pembangunan di beberapa wilayah potensial dengan membentuk provinsi-provinsi baru. Provinsi Maluku termasuk salah satu wilayah potensial yang perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui pemekaran wilayah provinsi, terutama karena laju pembangunan antara wilayah utara dan selatan dan atau antara wilayah tengah dan tenggara yang tidak serasi.

Atas dasar itu, pemerintah membentuk Provinsi Maluku Utara (dengan ibu kota sementara di Ternate) yang dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor 46 tahun 1999 tentang Pemekaran Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat.^[9]

Dengan demikian provinsi ini secara resmi berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 sebagai pemekaran dari Provinsi Maluku dengan wilayah administrasi terdiri atas Kabupaten Maluku Utara, Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah.

Selanjutnya dibentuk lagi beberapa daerah otonom baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kota Tidore.

Pemerintahan[sunting | sunting sumber]

Gubernur[sunting | sunting sumber]

Artikel utama: Daftar gubernur Maluku Utara

No	Foto	Gubernur		Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Prd.	Ket.	Wakil
—			Surasmin (Penjabat)	Oktober 1999	2000	—		—
—			Muhyi Effendie (Penjabat)	2000	18 April 2002
—			Sinyo Harry Sarundajang (Penjabat)	18 April 2002	25 November 2002		[ket. 1]
1			Thaib Armaiyn	25 November 2002	25 November 2007	1	[ket. 2]	Madjid Abdullah
—			Timbul Pudjianto (Penjabat)	25 November 2007	29 September 2008	—	[ket. 3]	—
(1)			Thaib Armaiyn	29 September 2008	29 September 2013	2		Abdul Ghani Kasuba
			Madjid Husen (Pelaksana Tugas)	30 September 2013	23 Oktober 2013	—	[10]	—
—			Tanribali Lamo (Penjabat)	23 Oktober 2013	2 Mei 2014		[ket. 4]
2			Abdul Ghani Kasuba	5 Mei 2014	5 Mei 2019	3	[ket. 5]	Muhammad Natsir Thaib
—			Bambang Hermawan (Pelaksana harian)	5 Mei 2019	10 Mei 2019	—		—
(2)			Abdul Ghani Kasuba	10 Mei 2019	Petahana	4	[11]	Al Yasin Ali

Perwakilan[sunting | sunting sumber]

Artikel utama: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku Utara

DPRD Maluku Utara beranggotakan 45 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Maluku Utara terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Maluku Utara yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 23 September 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara.^[12][13][14] Komposisi anggota DPRD Maluku Utara periode 2019-2024 terdiri dari 13 partai politik dimana PDI Perjuangan adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu 8 kursi, kemudian disusul oleh Partai Golkar yang juga meraih 8 kursi dan Partai Gerindra yang meraih 5 kursi. Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Maluku Utara dalam dua periode terakhir.^{[15][16][17][18][19][20][21]}

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode
	2014-2019	2019-2024
PKB	1	1
Gerindra	3	▲ 5
PDI Perjuangan	7	▲ 8
Golkar	8	8
NasDem	5	▼ 4
PKS	5	▼ 2
PPP	1	▼ 0
PAN	3	▲ 4
Hanura	4	▼ 2
Demokrat	3	▲ 4
PBB	3	▼ 2
PKPI	2	▼ 0
Garuda		(Baru!) 1
Berkarya		(Baru!) 2
Perindo		(Baru!) 2
Jumlah Anggota	45	45
Jumlah Partai	12	▲ 13

Kabupaten dan Kota[sunting | sunting sumber]

Artikel utama: Daftar kabupaten dan kota di Maluku Utara

No.	Kabupaten/kota	Pusat pemerintahan	Bupati/wali kota	Luas wilayah (km2)[22]	Jumlah penduduk (2017)[22]	Kecamatan	Kelurahan/desa	Logo	CiutkanPeta lokasi
1	Kabupaten Halmahera Barat	Jailolo	Danny Missy	1.704,20	132.427	8	-/169
2	Kabupaten Halmahera Tengah	Weda	Edi Langkara	2.653,76	50.164	10	-/61
3	Kabupaten Halmahera Timur	Maba	Muh. Din (Plt.)	6.571,37	90.924	10	-/102
4	Kabupaten Halmahera Selatan	Labuha	Bahrain Kasuba	8.148,90	247.378	30	-/249
5	Kabupaten Halmahera Utara	Tobelo	Frans Maneri	3.896,90	194.291	17	-/196
6	Kabupaten Kepulauan Sula	Sanana	Hendrata Thes	3.304,32	110.507	12	-/78
7	Kabupaten Pulau Morotai	Daruba	Benny Laos	2.476,00	66.983	5	-/88
8	Kabupaten Pulau Taliabu	Bobong	Aliong Mus	1.469,93	56.202	8	-/71
9	Kota Ternate	-	Burhan Abdurahman	111,39	215.524	7	77/-
10	Kota Tidore Kepulauan	-	Ali Ibrahim	1.645,73	111.431	8	40/49

Ekonomi[sunting | sunting sumber]

Buah Pala merupakan komoditi utama di Maluku Utara

• Cengkih
• Pala
• Kopra
• Perikanan
• Emas oleh PT. Nusa Halmahera Mineral di Kao dan Malifut (Pulau Halmahera)
• Nikel oleh PT. Aneka Tambang di Pulau Gebe dan Pulau Pakal

Demografi[sunting | sunting sumber]

Populasi[sunting | sunting sumber]

Penduduk Provinsi Maluku Utara pada tahun 2017 adalah 1.209.342 jiwa yang tersebar di 10 kabupaten/kota. Kabupaten Halmahera Selatan merupakan daerah yang memiliki jumlah penduduk terbesar yaitu 227.280 jiwa atau 18,79%, menyusul Kota Ternate dengan jumlah 223.111 jiwa atau 18,45%, dan daerah yang memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu Kabupaten Pulau Taliabu 51.928 jiwa atau hanya 4,29%. Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Maluku Utara adalah 1,98% per tahun. Kabupaten Halmahera Tengah merupakan daerah dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi yaitu sebesar 2,92% per tahun, sedangkan daerah dengan laju pertumbuhan penduduk terendah adalah yaitu Kota Tidore Kepulaun sebesar 1,15% per tahun. Dengan luas 31.982 km² dan jumlah penduduk mencapai 1,2 juta pada tahun 2017, tingkat kepadatan penduduk di Provinsi Maluku Utara adalah 38/km². Daerah dengan tingkat kepadatan tertinggi adalah Kota Ternate dengan tingkat kepadatan mencapai 2.003/km², sedangkan wilayah dengan tingkat kepadatan terendah adalah Kabupaten Halmahera Timur dengan tingkat kepadatan hanya 14/km².

Suku[sunting | sunting sumber]

Masyarakat di Maluku Utara sangat beragam. Total ada sekitar 28 suku dan bahasa di Maluku Utara. Mereka dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan bahasa yang digunakan, yaitu Austronesia and non-Austronesia. Kelompok Austronesia tinggal di bagian tengah dan timur Halmahera. Mereka diantaranya adalah Suku Buli, Suku Maba, Suku Patani, Suku Sawai dan Suku Weda. Di Bagian Utara dan Barat Halmahera adalah kelompok bahasa non-Austronesia terdiri dari Suku Galela, Suku Tobelo, Suku Loloda, Suku Tobaru, Suku Modole, Suku Togutil, Suku Pagu, Suku Waioli, Suku Ibu, Suku Sahu, Suku Ternate dan Suku Tidore. Di Kepulauan Sula ada beberapa kelompok etnis seperti Suku Kadai, Suku Mange dan Suku Siboyo. Sebagian besar masyarakat di daerah ini mengerti Bahasa Melayu Ternate, bahasa yang umum digunakan untuk berkomunikasi antar suku.^[23]

Agama[sunting | sunting sumber]

Artikel utama: Agama di Maluku Utara

Lihat pula: Islam di Maluku Utara dan Kristen di Maluku Utara

Agama di Maluku Utara[2]
Agama			Persen(%)
Islam			75.34%
Protestan			23.96%
Katholik			0.68%
Lainnya			0.02%

Sebagian besar penduduk di Maluku Utara beragama Islam, dengan orang-orang Kristen (kebanyakan Protestan) merupakan minoritas dengan jumlah yang signifikan. Hindu, Buddha, dan berbagai agama lokal lainnya dipraktikkan oleh sebagian kecil dari populasi. Menurut data pada tahun 2017, komposisi agama di provinsi ini adalah Islam 75,34%, Protestan 23,96%, Katolik 0,68%, Hindu 0,01%, Buddha 0,01%.^[24]

Pariwisata[sunting | sunting sumber]

Maluku Utara memiliki objek wisata bahari berupa pulau-pulau dan pantai yang indah dengan taman laut serta jenis ikan hias beragam jenis. Ada juga hutan wisata sekaligus taman nasional dengan spesies endemik ranking ke 10 di dunia. Kawasan suaka alam yang terdiri dari beberapa jenis, baik di daratan maupun di perairan laut seperti Cagar Alam Gunung Sibela di Pulau Bacan, Cagar Alam di Pulau Obi, Cagar Alam Taliabu di Pulau Taliabu dan Cagar Alam di Pulau Seho. Kawasan Cagar Alam Budaya yang memiliki nilai sejarah kepurbakalaan tersebar di wilayah Provinsi Maluku Utara meliputi cagar alam budaya di Kota Ternate, Kota Tidore, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Halmaerah Utara.

Transportasi[sunting | sunting sumber]

Jalan Darat[sunting | sunting sumber]

Panjang Jalan[sunting | sunting sumber]

• Jalan negara sepanjang 58,50 km
• Jalan provinsi sepanjang 404 km
• Jalan kabupaten sepanjang 501,20 km

Fisik jalan[sunting | sunting sumber]

• Jalan aspal sepanjang 106 km
• Jalan sirtu sepanjang 6 km
• Jalan tanah sepanjang 851,7 Km

Kondisi jalan[sunting | sunting sumber]

• Baik sepanjang 4 km,
• Sedang sepanjang 56,3 km
• Rusak ringan sepanjang 112,7 km
• Rusak berat sepanjang 474 km
• Belum ditembus sepanjang 310,4 km

Kendaraan angkutan (per April 2010)[sunting | sunting sumber]

• Roda dua (ojek); sejumlah > 5000 unit
• Roda empat; sejumlah > 500 unit
  • Mobil Penumpang (Mikrolet dan Carry); sejumlah > 300 unit
  • Mobil (Pick Up) Led Bak R6; sejumlah > 300 unit
• Roda enam; sejumlah 50 unit
  • Mobil Barang (Truck Bak Kayu); sejumlah 100 unit
  • Mobil Barang (Dump Truck); sejumlah 100 unit

Catatan[sunting | sunting sumber]

1. ^ Dilantik oleh Mendagri Hari Sabarno
2. ^ Dilantik oleh Mendagri Hari Sabarno
3. ^ Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD). Hasil pemilihan kepala daerah masih disengketakan antara pasangan Thaib Armaiyn dan Abdul Gani Kasuba dengan pasangan Abdul Gafur dan Aburahim Fabanyo
4. ^ Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Hasil pemilihan kepala daerah masih disengketakan antara pasangan Abdul Ghani Kasuba dan Muhammad Natsir Thaib dengan pasangan Ahmad Hidayat Mus dan Hasan Doa
5. ^ Dilantik oleh Mendagri Gamawan Fauzi

Referensi[sunting | sunting sumber]

1. ^ Spice Island. Rosenberg. 2013. ISBN 9781459672758.
2. ^ ^a b c "Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2018"
3. ^ Demography of Indonesia's Ethnicity. Institute of Southeast Asian Studies. 2015. ISBN 9814519871.
4. ^ "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Maluku Utara 2017"
5. ^ "Perpres No. 10 Tahun 2013". 2013-02-04. Diakses tanggal 2013-02-15.
6. ^ R.Z. Leirissa; G.A. Ohorella; Djuariah Latuconsina (1999). Sejarah Kebudayaan Maluku. Direktorat Jenderal Kebudayaan. hlm. 1. ISBN 978-979-9335-07-4.
7. ^ "Volcanoes of Indonesia - Halmahera". Global Volcanism Program. Smithsonian Institution. Diakses tanggal 2006-11-17.
8. ^ "Halmahera Rain Forests". World Wide Fund for Nature. Diakses tanggal 25 Mei 2016.
9. ^ Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3895
10. ^ "Mendagri Tunjuk Madjid Husen Sebagai Plt Gubernur Malut". Berita Kemendagri. 30 September 2013. Diakses tanggal 5 November 2017.
11. ^ Ismail, EH (10 Mei 2019). "Gubernur Maluku Utara Dilantik, Mendagri Ucapkan Selamat". Republika. Diakses tanggal 22 Mei 2019.
12. ^ "KAKANWIL HADIRI PELANTIKAN ANGGOTA DPRD MALUT PERIODE 2019-2024". kemenkumham.go.id. Kanwil Kemenkumham Maluku Utara. 23-09-2019. Diakses tanggal 13-10-2019.
13. ^ "Kakanwil Memimpin Pembacaan Doa Pada Pelantikan Anggota DPRD". kemenag.go.id. Kanwil Kemenag Maluku Utara. 23-09-2019. Diakses tanggal 13-10-2019.
14. ^ "45 Anggota DPRD Provinsi Dilantik, Kuntu Daud Jabat Ketua Sementara". beritamalut.co. 23-09-2019. Diakses tanggal 13-10-2019.
15. ^ "Data Perolehan Kursi DPRD Provinsi Maluku Utara - Pileg 2014". kpu.go.id. KPU Provinsi Maluku Utara. Diakses tanggal 14-10-2019.
16. ^ "Ini 45 Anggota DPRD Provinsi Malut Periode 2019-2024". indotimur.com. 12-05-2019. Diakses tanggal 14-10-2019.
17. ^ "KPU Maluku Utara Tetapkan Perolehan Kursi 45 Anggota DPRD Provinsi". porostimur.com. Diakses tanggal 14-10-2019.
18. ^ "KPU Malut umumkan 45 caleg terpilih 2019". antaranews.com. ANTARA MALUKU. 14-08-2019. Diakses tanggal 14-10-2019.
19. ^ "Daftar Caleg dan Partai Peraih Kursi di DPRD Maluku Utara". Kieraha. 2019-05-12. Diakses tanggal 2019-10-14.
20. ^ "45 Anggota DPRD Provinsi Ditetapkan". news.malutpost.co.id (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2019-10-14.
21. ^ "Penetapan Kursi Parpol dan Calon Anggota DPRD Provinsi Malut Terpilih". malut.kpu.go.id. Diakses tanggal 2019-10-14.
22. ^ ^a b "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diakses tanggal 5 Desember 2018.
23. ^ Iem Brown (2009). The Territories of Indonesia. Routledge. hlm. 176. ISBN 978-185743-215-2.
24. ^ "Provinsi Maluku Utara Dalam Angka 2018"